Langsung ke konten utama

Sosialisasi Bantuan Pemerintah untuk Operasional Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/madrasah Tahun 2017

Berikut Kutipan yang diambil dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) S/M pada link http://bansm.or.id/posts/sosialisasi-bantuan-pemerintah-untuk-operasional-pelaksanaan-akreditasi-sekolah-madrasah-tahun-2017. 

TANGERANG SELATAN, BAN-S/M---Pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN S/M) menjadi salah satu program prioritas Kemendikbud dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah/Madrasah berdasarkan standar minimal yang ditetapkan.
Pada tahun 2017, Kemendikbud melalui BAN SM akan memfasilitasi pelaksanaan akreditasi di Provinsi melalui bantuan pemerintah yang dialokasikan dalam DIPA Balitbang Kemendikbud.
Perubahan mekanisme ini ditegaskan Elis Darmayanthi, PPK BAN-S/M, dalam sambutannya mewakili KPA Balitbang Kemendikbud pada acara pembukaan kegiatan Sosialisasi Bantuan Pemerintah untuk Operasional Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/madrasah Tahun 2017 yang  dilaksanakan di Wisma 2 Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten (27/2/2017).
Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua dan Unit Pengelolan Keuangan Kegiatan (UPKK) BAP-S/M seluruh Indonesia ini dimaksudkan untuk menyatukan pemahaman tentang pengelolaan penggunaan dana bantuan pemerintah tahun 2017.
Perubahan yang dilakukan untuk tahun 2017 ini mengaju pada Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015  tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah  pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara dasar hukum lainnya adalah DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan nomor SP DIPA-023.11.1.137608/2017 Petikan, 7 Desember 2016.
Kegiatan yang diseleggarakan selama 3 hari (27/2/2017-1/3/2017) ini dijadwalkan akan menghadirkan berbagai nara sumber, antara lain: Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan; KPPN Jakarta III Kementerian Keuangan; Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta, Kementerian Keuangan; Kepala Bagian Keuangan Balitbang Kemdikbud/PPSPM; Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Balitbang Kemdikbud; Kepala Sub Bagian Pembiayaan Balitbang Kemdikbud; Pejabat Pembuat Komitmen BAN-S/M; dan Bendahara Pengeluaran Pembantu BAN-S/M. [dha]

Semoga Bermanfaat.

Postingan populer dari blog ini

Pengumuman Hasil UKG Guru - Hasil Ujian UKG 2017

Pengumuman Hasil UKG Guru - Hasil Ujian UKG 2017 - Sertifikasi Guru 2017 -  Kapan hasil Ujian UKG 2017 atau Hasil Uji Kompetensi Guru 2017 diumumkan ? Setelah adanya pelaksanaan ujian UKG tahun 2017 dilaksanakan, para peserta tentunya ingin segera mengetahui lulus tidaknya hasil ujian.  Berkaitan dengan pengumuman hasil ukg 2017, anda bisa melihat pengumuman secara resmi di sergur.kemdiknas.go.id.  Situs resmi pemerintah ini, merupakan situs yang akan memberikan informasi berkaitan dengan ukg guru 2017. Termasuk pengumuman Hasil UKG 2017. Bagi anda yang gagal atau tidak lulus ukg, mungkin akan ada Ujian UKG Ulang atau bisa mengikuti UKG tahun 2017 mendatang.
Baca selengkapnya

Hasil Nilai Akreditasi Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi di Seluruh Indonesia

Badan Akreditasi Nasional atau BAN adalah sebuah lembaga yang melakukan proses akreditasi terhadap Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) mengakreditasi Sekolah/Madrasah pada pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengakreditasi Perguruan Tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia, baik formal maupun non formal. Lembaga yang bertanggung jawab kepada Mendikbud ini telah melakukan akreditasi kepada Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi sejak tahun 2004 sampai sekarang dan akan terus berlanjut. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) dibentuk dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana, dan terukur sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai institusi yang bersifat mandiri di bawah dan bertanggung jawab kepada Mendikbud, BAN-S/M ...
Baca selengkapnya

Cara Melihat SK Tunjangan Fungsional Guru Non PNS

Cara Melihat SK Tunjangan Fungsional Guru Non PNS - Alternatif cara melihat Surat Keputusan (SK) penerima tunjangan Guru berupa tunjangan profesi, akademik, fungsional dan lainnya tahun 2015 bisa dicek melalui website Direktorat P2TK Pendidikan Dasar (Dikdas) melalui laman Info PTK atau dulu juga dikenal dengan Lapor Tunjangan Dikdas (LTD).   Tunjangan Non-PNS Tunjangan fungsional merupakan subsidi yang diberikan pemerintah kepada guru Non-PNS atau guru honorer. Besarnya tunjangan fungsional adalah sebesar Rp. 300.000 per bulan yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2015. Dinas Pendidikan Berhak Membatalkan Penerima tunjangan fungsional berdasarkan urutan prioritas sesuai dengan kuota. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diberi hak membatalkan nominasi subsidi tunjangan fungsional melalui aplikasi SIM Tunjangan apabila guru bersangkutan tidak memenuhi syarat.  Direktorat P2TK Dikdas akan menerbitkan SK penerima tunjangan fungsional bagi...
Baca selengkapnya